Ketahanan Fiskal

Standard

Kebijakan Subsidi 2014

Peningkatan efisiensi subsidi energi serta meningkatkan ketepatan target sasaran dalam rangka peningkatan kualitas belanja, Penyaluran subsidi non-energi secara lebih efisien, Penajaman penetapan sasaran dan penyaluran dengan memanfaatkan data kependudukan yang lebih valid, Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

Kebijakan Transfer Daerah tahun 2014

  • Memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal, dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
  • Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, kita memberikan alokasi DAK Tambahan, guna mendanai kegiatan DAK di bidang infrastruktur dasar, yaitu jalan, irigasi, air minum dan sanitasi
  • Dana Otonomi Khusus untuk : (1) Provinsi Papua dan Papua Barat, (2) Provinsi Aceh, (3) Otsus infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat, dan (4) Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
  • Dana Penyesuaian a.l untuk mendukung : (1) Tunjangan Profesi Guru PNSD ; (2) BOS SD dan SMP; (3) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD; dan (4) Dana Insentif Daerah17

Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Utang:

§Mencapai rasio utang terhadap PDB sekitar 23%-24% pada akhir tahun 2014;
§Menjadikan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap.
§Mengupayakan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, antara lain melalui penerbitan Sukuk yang berbasis proyek;
§Memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif (terutama untuk infrastruktur dan energi);
§Mempertahankan kebijakan negative net flow serta membatasi komitmen baru pinjaman luar negeri; dan
§Mengoptimalkan peran serta masyarakat (financial inclusion) melalui penerbitan utang dari sumber dalam negeri, antara lain dengan penerbitan SBN seri ritel (ORI dan SUKRI).

Pembiayaan Non Utang

§Pemanfaatan SAL sebagai sumber pembiayaan anggaran dan sebagai fiscal buffer untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis;
§Pengalokasian dana investasi Pemerintah dalam bentuk PMN kepada BUMN/Lembaga untuk percepatan pembangunan infrastruktur, penjaminan KUR dan peningkatan kapasitas usaha BUMN/Lembaga;
§Pengalokasian dana bergulir untuk penyediaan fasilitas pembiayaan dalam rangka perolehan/pemilikan rumah sejahtera bagi MBR dan pemberdayaan KUMKM;
§Pengalokasian dan pengelolaan dana kewajiban penjaminan Pemerintah yang difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

KEBIJAKAN EFISIENSI BELANJA NEGARA

Standard

Kebijakan Efisiensi belanja negara mencakup kebijakan penerapan sistem biaya dan pergeseran APBN dalam anggaran pembangunan yang menyangkut upaya-upaya optimalisasi pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan APBN. Upaya-upaya tersebut antara lain ;

  1. Penetapan Kebijakan Dasar
  2. Penetapan Asumsi Makro
  3. Penetapan langkah-langkah perencanaan yang memadai
  4. Penetapan ketentuan pelaksanaan

Pergeseran biaya dalam APBN melalui Keppres No.42 Tahun 2002 dan diputuskan oleh Menteri Keuangan/Kantor Wilayah Ditjen Anggaran. Pada tanggal 17 September 2002 telah diatur pembatasan jumlah dana uang yang harus dipertanggung jawabkan (UHYD) dan prosedur teknis yang berkaitan dengan hal tersebut seperti dana yang berasal dari pinjaman. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) merupakan salah satu unsur penting dalam pendapatan dan belanja negara . Dalam periode waktu yang panjang, sumber dana PHLN telah dimanfaatkan untuk menutup kekurangan pembiayaan dari dalam negeri guna kelancaran program-program dan proyek pembangunan nasional.

GBHN 1999-2004 mengenai pinjaman luar negeri yang antara lain mengamanatkan agar :

  • Pengembangan kebijakan fiskal dengan prinsip disiplin, keadilan, efisiensi dan efektivitas untuk mengurangi ketergantungan dana dari Luar Negeri.
  • Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
  • Menyehatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi, pinjaman luar negeri secara bertahap, meningkatkan penerimaan pajak yang adil dan jujur.

 

1.      Hakikat dan Upaya Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN/APBD

Hakikat efisiensi dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada dasarnya adalah optimalisasi APBN/APBD menyangkut nilai uang yang meliputi tidak hanya nilai efisien akan tetapi juga ekonomis dan efektif.

Ekonomis merupakan cara kerja  yang hemat dan bijaksana setiap tindakan/kebijakan apabila sumber dana yang tersedia dapat memperoleh manfaat dengan kualitas dan kuantitas yang maksimal.

Efisien Yaitu aspek manfaat atau hasil yang optimal harus dapat dicapai dengan biaya (cost) yang relatif lebih kecil.

Efektif Yaitu hasil yang dicapai dari suatu pengeluaran dana sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Tahapan Penganggaran APBN

Berkenaan dengan hakikat efisiensi dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD dikaitkan dengan penganggaran, maka efisiensi akan menyangkut pada empat alur tahapan sebagai berikut :

  1. Perencanaan
  2. Pelaksanaan
  3. Perhitungan
  4. Penyesuaian

Upaya Optimalisasi pada tahapan

Penetapan Langkah-langkah perencanaan yang memadai yaitu :

  • Standarisasi harga satuan
  • Penggunaan data dasar yang bersumber dari BPS, Departemen/Lembaga dan Pemerintah Daerah
  • Penetapan standarisasi perlu dilakukan secara berkala oleh menteri keuangan , pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota

Penetapan Ketentuan Pelaksanaan APBN/APBD

  • Optimalnya pelaksanaan anggaran ditentukan oleh pelaksana/pengguna anggaran yang di dalamnya diatur mengenai prinsip-prinsip, organisasi, alur penyusunan anggaran

 

2.      Kebijakan Pemberian Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)

Fungsi Menteri Keuangan dalam bidang pengeluaran yang dilaksanakan oleh KPKN yaitu:

  • Menerima tagihan yang digunakan kepada negara atas beban APBN
  • Meneliti dan menguji keabsahan tagihan

Pengujian Tagihan Negara:

  • Pengujian dari segi Wetmatigheid

Artinya apakah dana yang akan dibebani pengeluaran tersebut cukup tersedia untuk melunasi pinjaman.

  • Pengujian dari segi Rechmatigheid

Artinya apakah tagihan tersebut timbulnya sudah melalui prosedur dan tata cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pedoman Negosiasi Bantuan Luar Negeri

…Perencanaan Peminjaman…

Menkeu mengkoordinasikan perencanaan kegiatan yang diperkirakan memerlukan pinjaman luar negeri bersama-sama menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah yang bertanggung jawab atas pencapaian target perencanaan nasional.

Dalam rangka menyusun perencanaan terhadap pinjaman luar negeri sebagai berikut ;

  • Ketua lembaga pemerintah mengajukan usulan proyek yang akan dibiayai
  • Proyek yang dibiayai seluruh/sebagian dengan hibah luar negeri diajukan langsung kepeda Menkeu

Untuk proyek yang dilaksanakan pemerintah daerah/BUMN, usulan proyek diajukan oleh kepala daerah BUMN. Ikatan atau perjanjian luar negeri masing-masing program antara Pemerintah Indonesia dengan pemberi pinjaman tidak perlu disahkan oleh DPR, namun perlu disampaikan kepada DPR, dan perlu diluruskan bahwa yang berwenang menandatangani pinjaman luar negeri hanya Menkeu.

Sumber Pinjaman Hibah Luar Negeri

1. Lembaga multilateral Yaitu lembaga/badan keuangan Internasional baik Indonesia menjadi anggota maupun tidak. Indonessia menjadi salah satu anggotanya meliputi :

  • IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)
  • IDA (International Development Association)
  • IMF (International Monetary Fund)
  • ADB (Asian development Bank)
  • UNDP (United Nations Development Programme)
  • IFAD (International Fund for Agricultural Development)
  • IDB (Islamic Development Bank)

2. Negara kreditur adalah negara pemberi pinjaman baik melalui pemerintah maupun lembaga keuangan yang dibentuk negara tersebut.

3. Lembaga keuangan lainnya Adalah lembaga keuangan internasional yang dibentuk baik oleh pemerintah maupun oleh swasta.

Jenis Penjaman Hibah Luar Negeri

  1. Pinjaman Lunak Adalah pinjaman yang dapat berasal  lembaga multilateral maupun negara bilateral yang dananya berasal dari iuran anggota atau dari anggaran negara yang bersangkutan dan ditujukan untuk meningkatkan  pembangunan.
  2. Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) Adalah pinjaman yang diberikan negara pengekspor dengan jaminan tertentu dari pemerintahnya dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan  baik berupa buyer’s credit maupun supplier’s credit.
  3. Pinjaman Komersial Adalah pinjaman yang bersumber dari bank/lembaga keuangan dengan persyaratan  yang berlaku di pasar uang internasional.
  4. Pinjaman Campuran Merupakan campuran antara pinjaman lunak dengan pinjaman kredit ekspor / campuran antara pinjaman lunak dengan pinjaman komersial.

Kesimpulan

  • Hakikat efisiensi dalam pelaksanaan APBN, pada dasarnya optimalisasi menyangkut nilai uang yang efisien, ekonomis dan efektif.
  • Jika dikaitkan dengan penganggaran maka efisiensi menyangkut empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, perhitungan dan penyesuaian.
  • Dalam rangka mencapai efisiensi dalam belanja negara upaya yang dilakukan yaitu penetapan kebijakan dasar, asumsi makro, langkah perencanaan yang memadai, dan ketentuan pelaksanaan.
  • Kebijakan pemerintah dalam bidang pengeluaran APBN kemudian diimplementasikan oleh Menkeu dalam Keputusan menteri dan ditindaklanjuti SEDJA yang kemudian jadi acuan KPKN dalam meneliti dan melakukan pembayaran terhadap tagihan kepada negara  yang diajukan oleh departemen dapat disimpulkan mengarah agar pada kasbendaharawan hanya tersimpan dana yang secara rill.

Catatan Moneter dan Fiskal

Standard

Mega Skandal Restrukturisasi Perbankan

program rekapitalisasi perbankan, pemerintah telah mengucurkan dana sedikitnya Rp. 320 trilyun yang disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), terdiri dari:

  •    Rp. 144,4 trilyun yang diterima 48 bank umum swasta nasional
  •    Rp. 175 trilyun yang diterima bank BUMN

Penyimpangan Dana BLBI

  • Dari Rp 144,5 trilyun dana BLBI yang disalurkan ke 48 bank ditemukan penyimpangan penggunaan dana BLBI senilai Rp 84,5 trilyun. Penyimpangan yang dilakukan adalah dana BLBI tersebut bukan digunakan untuk mengatsi rush, tetapi digunakan untuk transaksi valas dan disalurkan kepada perusahaan dalam satiap kelompok usaha.
  • Hasil audit investigatif BPK terbaru (diserahkan ke DPR pertengahan 2001) juga menemukan bahwa jaminan yang diserahkan bank-bank penerima BLBI ternyata hanya bernilai Rp. 12,53 trilyun atau kurang dari 10% jika dibandingkan dengan dana BLBI sebesar Rp. 144,5 trilyun
  • Yang lebih mencengangkan, sebesar Rp. 22,5 trilyun di antara BLBI yang menyimpang itu digunakan untuk membiayai kontrak derivatif alias spekulasi valas. Pembelian dollar AS besar-besaran tahun 1998 yang menghancurkan nilai rupiah hingga level Rp. 16.000 per dollar AS, antara lain dipicu oleh tindak spekulasi ini.

Kebijakan Fiskal

Standard

kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara di Indonesia terdiri dari pajak, penerimaan di luar pajak, dan penerimaan lainnya yang bersifat hibah. pengeluaran pemerintah pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Perkembangan Kebijakan Fiskal

Perkembangan kebijakan fiskal Indonesia telah mengalami beberapa dinamika. Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Pada masa krisis peran pemerintah dapat dikatakan sebagai motor penggerak perekonomian, mengingat sektor swasta belum dapat diandalkan untuk menggerakkan perekonomian secara optimal.

Sejak Repelita I hingga Repelita IV, APBN Indonesia selalu didasarkan pada prinsip anggaran berimbang dinamis. Anggaran berimbang dimaksudkan untuk untuk menyesuaikan besarnya anggaran pada tahun tertentu harus disesuaikan dengan pendapatan pada tahun tersebut. anggaran yang dinamis dimaksudkan jika penerimaan negara lebih rendah dari yang direncanakan, pemerintah mempunyai fleksibilitas untuk menyesuaikan pengeluaran sehingga dapat terjaga keseimbangannya.

Potret APBN 2000-2003

Tahun 2000 merupakan era baru bagi perkembangan fiskal Indonesia

  1. jangka waktu berlakunya APBN. Pada tahun sebelumnya, jangka waktu APBN adalah 1 April hingga 31 Maret pada tahun berikutnya. mulai tahun 2000, è  1 April 2000 sampai dengan 31 Desember 2000. è  1 Januari dan berakhir pada 31 Desember pada tahun yang sama
  2. cara penyajian APBN yang mengikuti standar internasional, yaitu dengan menggunakan konsep Government Finance Statistics (GFS)
  3. APBN disusun berdasarkan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 serta diliputi semangat otonomi daerah.

Otonomi daerah membawa pengaruh yang besar pada arah kebijakan fiskal Indonesia. Pada tahun sebelumnya belanja negara terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan (yang terdiri dari pembiayaan rupiah dan pembiayaan proyek). Setelah adanya otonomi daerah, belanja pemerintah terdiri dari belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah

}  Belanja pemerintah daerah terdiri dari :

  1. Pengeluaran rutin, dan
  2. Pengeluaran pembangunan, yang terdiri dari :
  3. Pembiayaan pembangunan
  4. Pembiayaan proyek

}  Belanja untuk daerah terdiri dari :

  1. Dana perimbangan, dan
  2. Dana otonomi khusus dan penyeimbang

 

Pada tahun 2003, di Indonesia berlaku Undang-undang Nomor 17 mengenai Keuangan Negara. Undang-undang ini menjadi dasar penyusunan APBN tahun 2005 dan tahun-tahun selanjutnya. Undang-undang ini menetapkan beberapa ketentuan dalam penyusunan APBN. Beberapa ketentuan tersebut antara lain

}   Meniadakan pengelompokan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

}   Penyesuaian penyusunan APBN pada masa peralihan kekuasaan pada tahun 2004 yang telah lalu. Ada beberapa kekhususan APBN tahun 2005. Kekhususan tersebut bertujuan untuk dapat tetap menjamin kesinambungan fiskal dan memberikan ruang bagi pemerintah dan DPR hasil Pemilu 2004 untuk melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan prioritas kebijakan fiskal.

Istilah-istilah dalam kebijakan fiskal

}  Ilusi Fiskal : Kesalahan persepsi masyarakat baik mengenai aspek pembiayaan maupun pengalokasian anggaran. Ironisnya, keputusan mengenai aspek pembiayaan dan pengalokasian anggaran tersebut dihasilkan justru dari kesalahan persepsi semacam ini.

}  Pendapatan Asli Daerah : Penerimaan pemerintah daerah yang diperoleh dari berbagai sumber yang berasal dari daerah sendiri. Sumber-sumber penerimaan dan kewenangan dalam pemungutannya ditetapkan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan pos-pos PAD yang sah.

}  Belanja Modal :Istilah Belanja Modal ini ini dikenal dengan Pengeluaran Pembangunan pada masa sebelum desentralisasi fiskal. Belanja ini secara umum dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada publik. Belanja Modal ini mencakup belanja untuk proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana di daerah.

}  Belanja Operasional : Istilah Belanja Operasional ini dikenal dengan Pengeluaran Rutin pada masa sebelum desentralisasi fiskal. Belanja ini secara umum dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. belanja Operasional ini mencakup belanja gaji, pengadaan barang, pemeliharaan barang, perjalanan dinas, bantuan, dan belanja tak tersangka.

}  Dana Dekonsentrasi : Dana Dekonsentrasi merupakan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dana ini disalurkan melalui departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bersangkutan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaannya dilakukan oleh Gubernur kepada Departemen atau LPND yang bersangkutan dan dilaporkan secara terpisah dari anggaran desentralisasi (APBD). Penyelenggaraan dekonsentrasi dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan APBN.

Sumber difisit

}  Bisa dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

}  Problems Measuring the Deficit

  1. Inflation
  2. Capital assets è perubahan utang dikurangi perubahan aset è masalah capital budgeting
  3. Uncounted liabilities è pensium, social insurance
  4. The business cycle è ketidakpastian perekonomian

Hutang Pemerintah

Anggaran berimbang vs kebijakan fiskal yang optimal

Tidak seluruh ekonom sepakat. Banyak ekonom menyatakan bahwa kebijakan anggaran defisit dapat digunakan untuk

}  Menstabilkan output dan employment

}  Mengatasi masalah pajak ketika terjadi fluktuasi pendapatan

}  Meredistribusi pendapatan antar generasi

Efek fiskal atas kebijakan moneter

Defisit anggaran dapat dibiayai dengan pecetakan uang. Utang pemerintah yang tinggi akan memberikan insentif bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan inflasi. Untungnya Pemerintah cukup paham bahwa menciptakan inflasi tidak menguntungkan. Sebagian besar bank sentral memiliki independensi

Utang dan politik

Banyak orang tidak percaya terhadap pembuat kebijakan dalam kasus anggaran defisit dengan alasan

}  Pembuat kebijakan tidak takut akan biaya yang sesungguhnya mereka keluarkan, sepanjang beban itu ditanggung oleh pembayar pajak yang akan datang

}  Pembayar pajak yang akan datang tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga kepentingannya tidak diperhitungkan.

Dimensi internasional

Defisit anggaran pemerintah dapat menyebabkan perdagangan defisit, yang harus dibiaya dengan meminjam dari LN. Utang pemerintah akan menaikkan capital flight karena investor asing melihatnya sebagai faktor resiko. Utang yang besar akan menurunkan kemampuan politis negara di dunia

 

Kebijakan Fiskal

Standard

Kebijakan Pemerintah di Bidang Fiskal:

  • Dalam mengatur perekonomian, pemerintah membuat suatu daftar anggaran yang disebut APBN. Yang memuat sumber penerimaan dan jenis-jenis penge-luaran negara untuk pembayaran.
  • kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memengaruhi perekonomian melalui pengeluaran dan penerimaan dalam APBN.

Fungsi – Fungsi Pajak :

a)      Fungsi Buggeter (Sumber Utama Kas Negara)

  •             Pajak sangat diandalkan sebagai sumber utama penerimaan pemerintah yang berasal dari dalam negeri.

b)      Fungsi Alokasi (Sumber Pembiayaan Pembangunan)

  •             Pajak yang telah dihimpun negara dialokasikan untuk pembiayaan pembagunan disegala bidang.

c)      Fungsi Distribusi (Alat Pemerataan Pendapatan)

  •             Pajak yang telah diterima pemerintah digunakan untuk pembagunan disegala bidang sehingga diharapkan pembangunan dapat merata.

d)     Fungsi Regulasi (Alat Pengatur Kegiatan Ekonomi)

  •             Melalui pajak Pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi, Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat menetapkan pajak yang tinggi, misalnya untuk mengatasi tingkat inflasi.
  • Jenis-Jenis Pajak.
  • 1. Pajak menurut sifatnya
  •     a.  pajak langsung
  •     b.  pajak tidak langsung.

No.

Pajak Langsung

Pajak Tidak Langsung

1.

2.

3.

4.

Pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak (Kohir)

Dipungut setahun sekali

Tidak dilimpahkan kepada orang lain

Contohnya PPh, PBB, dan pajak sejenis.

Tidak memiliki surat keterangan pajak (Kohir)

Dipungut setiap terjadi transaksi

Bisa dilimpahkan kepada orang lain

Contohnya, pajak penjualan, PPN, BBN, dan pajak sejenis.

 

2. Pajak menurut instansi yang memungutnya

  • Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) misalnya PPN dan PPh
  • Pajak Daerah, pajak yang wewenang pemungutan-nya oleh pemerintah daerah tingkat I dan II, misalnya pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak tontonan.

3. Pajak menurut Objek Pajaknya

Objek Pajak kejadian, contoh: bea masuk dan bea  keluar

Objek Pajak Perbuatan, contoh: PPN dan BBN

Objek Pajak Keadaan, contoh: PPh dan PBB;

Objek Pajak Pemakaian, contoh: bea materai dan cukai.

4. Pajak menurut Subjek Pajaknya

  • Pajak perseorangan yaitu pajak yang dikenakan pada perseorangan.
  • Pajak badan usaha yaitu pajak yang dikenakan pada badan usaha

5. Pajak menurut Asalnya

  • Pajak luar negeri, yaitu pajak yang dipungut terhadap orang-orang asing yang memiliki penghasilan di Indonesia. Misalnya orang jepang yang mendirikan pabrik perakitan mobil di Indonesia.
  • Pajak dalam negeri, yaitu pajak yang dipungut kepada setiap warga negara yang tinggal di Indonesia.

 

Pungutan Resmi lainnya:

1. Restribusi: Pungutan langsung yang ditarik oleh pemerintah daerah dengan pemberian fasilitas kepada yang melakukan pembayaran.

Restribusi dibagi 2 golongan:

a. Restribusi Jasa Umum (objeknya jasa umum)

b. Restribusi Jasa Usaha (objeknya jasa usaha)

contoh: restribusi kesehatan, restribusi parkir

 

2. Bea cukai

a.         Bea adalah pungutan yang dikenakan atas jumlah harga barang yang dimasukan ke dalam daerah pabean atau dikeluarkan dari daerah pabean. bea terdiri dari bea masuk dan bea keluar.

b.         cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang tertentu. Bea cukai merupakan pungutan yang   dilakukan oleh pemerintah pusat.

 

3. Iuran: pungutan yang dilakukan sehubungan dengan pemberian suatu jasa/fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok/golongan tertentu dimana pembayar iuran dianggap turut menikmati jasa/fasilitas tersebut. contoh: iuran keamanan, iuran sampah

 

Defisit Kelembagaan Ekonomi

Standard

Indonesia telah melewati masa 14 tahun pasca-reformasi ekonomi akibat krisis keuangan yang hebat pada 1997/1998. Saat akhir tahun seperti ini, seperti biasa, berita dan analisis ekonomi banyak diisi dengan aneka proyeksi ekonomi tahun depan. Tentu tradisi ini bermanfaat untuk melihat apakah prospek ekonomi akan lebih baik atau buruk, sambil pada saat bersamaan mengevaluasi kejadian setahun ke belakang. Tapi, tahun depan nampaknya ada perkecualian yang penting sehingga kebiasan melakukan proyeksi ekonomi pada tahun mendatang harus dilihat pada konteks yang lebih luas, yakni apakah reformasi ekonomi yang telah berjalan cukup panjang (tahun depan tepat 15 tahun) dan Indonesia pada 2014 nanti (saat terjadi perhelatan pergantian pemimpin nasional) dapat memulai era baru yang lebih mapan secara ekonomi? Eksplorasi terhadap pertanyaan ini akan memberikan ekspektasi masa depan ekonomi sambil mencari ruang menyusun agenda strategis untuk meraih kemapanan ekonomi.

Konsumsi Rumah Tangga
Perekonomian Indonesia sepanjang 2012 memberikan banyak pelajaran jika dilihat secara menyeluruh.
Pertama, krisis ekonomi global ternyata paling rentan menyergap ekonomi nasional dari sisi perdagangan internasional (ekspor). Nilai ekspor langsung jatuh sehingga bukan saja menggoyahkan neraca perdagangan, tetapi juga sempat melantakkan bangunan neraca pembayaran (sebagian karena tekanan impor minyak). Akibatnya, nilai tukar rupiah sempat tertekan, meskipun sekarang bisa dikendalikan.

Kedua, di luar dugaan sektor konsumsi rumah tangga tidak mengalami penurunan sehingga menjadi penyelamat pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan nasional (PDB). Stabilitas konsumsi rumah ini berperan penting menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, meskipun lebuh rendah dari proyeksi pemerintah. Sampai akhir tahun diperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 6,2-6,3%. Pertumbuhan ini masih tergolong tinggi di dunia, sedikit lebih rendah dari China dan kemungkinan lebih tinggi ketimbang India.

Ketiga, infrastruktur ekonomi, inefisiensi birokrasi, dan korupsi merupakan benih terburuk sehingga membuat panen ekonomi tidak dapat optimal. Sungguh pun begitu terdapat keganjilan terhadap fenomena berikut ini: pertumbuhan investasi tetap kencang meskipun terjadi krisis ekonomi global dan buruknya infrastruktur. Bagaimana ini mesti dijelaskan? Jawaban ini masuk akal tapi perlu diuji secara lebih lanjut: (i) Indonesia masih termasuk negara yang potensi pasarnya besar (dengan konumsi rumah tangga yang tinggi), sumber daya ekonomi yang melimpah, dan ditopang dengan tenaga kerja murah; dan (ii) kebijakan quantitative easing di AS memberikan berkah terhadap ekonomi nasional, yaitu modal terus mengalir ke emerging markets (termasuk Indonesia), baik lewat investasi langsung maupun portofolio.  Dengan begitu, pada titik tertentu faktor keterbatasan infrastruktur, inefisiensi birokrasi, dan korupsi belum begitu mengganggu perekonomian akibat adanya faktor-faktor tersebut.

Keempat, Indonesia merupakan salah satu kisah sukses keluar dari krisis ekonomi hebat 1997/1998, jika itu dilihat dari stabilitas makroekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan pengendalian pengangguran. Namun prestasi-prestasi tersebut harus ditelisik lebih mendalam agar didapatkan fakta yang lebih akurat. Soal kemiskinan terdapat informasi yang penting saat saya menghadiri International Business Research Conference di Monash University, 19-21 November 2012 lalu, di mana salah satu pembicara dari Vietnam (Minh Son Le) membuka data: kemiskinan Vietnam pada 2002 sebesar 28,9% dan tinggal 9,45% (2012). Pada kurun waktu yang sama kemiskinan Indonesia turun dari 17,9% (2002) menjadi 11,9% (2012). Artinya, dalam 10 tahun terakhir Indonesia cuma bisa mengurangi kemiskinan sebesar 6% dan Vietnam 19,5%! Kisah yang serupa juga terjadi dalam soal pengangguran, di mana tingkat pengangguran terbuka tinggal 6,8% (2012) tapi mereka yang bekerja di sektor informal sebesar 62,7% dari total tenaga kerja, sehingga kualitas ketenagakerjaan nasional dalam kondisi buruk.

Konsensus Pembangunan
Deskripsi di atas sebetulnya memberikan dua sinyal penting terhadap ekonomi nasional, yaitu soal kelemahan mutu kelembagaan (quality of institutions) dan kegagalan membangun konsensus pembangunan. Soal kualitas kelembagaan (aturan main/rules of the game) problem klasik yang tidak kunjung bisa diperbaiki adalah efektivitas pemerintahan, mutu dan kepastian regulasi, jaminan hak kepemilikan, dan pengendalian korupsi. Hal inilah yang membuat pembangunan ekonomi tidak bisa berjalan secara optimal. Investasi tersendat karena proses perizinan lama dan berbiaya mahal, pembajakan inovasi mandeg sebab pembajakan amat ditoleransi, dan pembangunan infrastruktur macet oleh akibat praktik korupsi dan pembebasan lahan yang berbelit. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan itulah yang akan menentukan laju pembangunan ekonomi di suatu negara (Acemoglu dan Robinson, 2012). Sebaliknya, Indonesia justru mendesain kelembagaan ekonomi yang menghisap (extractive economic institutions).

Sementara itu, konsensus pembangunan dibutuhkan untuk membuat pilar pembangunan ekonomi berdiri tegak mengatasi persoalan-persoalan mendasar. Problem kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan (termasuk investasi berdasarkan wilayah dan sektor) terjadi akibat tidak adanya konsensus soal basis pembangunan ekonomi nasional. Sampai kini pembangunan ekonomi berjalan tanpa pijakan sektor basis yang kukuh (endowment factor) sehingga secara umum perekonomian menjadi ringkih, gampang roboh diterpa gejolak ekonomi. Jika tidak ambruk, tetap saja akselerasi pembangunan hanya menguntungkan segelintir pelaku ekonomi, seperti yang sekarang terjadi. Saya percaya bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan sedikit lebih baik ketimbang tahun ini, tapi jika perbaikan kelembagaan dan konsensus pembangunan tidak segera diselesaikan, maka kualitas hasil pembangunan tetap rendah. Kita masih punya waktu sedikit untuk mengambil momentum tersebut, paling lambat pada 2014.

Problem Kelembagaan Ekonomi

Standard

Selama lebih dari satu dekade ini terdapat perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian nasional. Krisis ekonomi datang silih berganti dan menjadi salah satu alasan penting terjadinya perubahan ekonomi tersebut. Pemerintah telah berbuat semampunya untuk menghadapi dan mengatasi krisis ekonomi itu, salah satunya dengan mendesain kebijakan reformasi ekonomi. Terlepas dari keberhasilan beberapa aspek tertentu, namun reformasi ekonomi itu masih banyak meninggalkan tumpukan masalah. Salah satu yang menjadi sumber persoalan adalah diabaikannya aspek kelembagaan sebagai pilar penting dalam menjalankan reformasi ekonomi. Tulisan ini bermaksud menunjukkan aspek-aspek kelembagaan ekonomi, khususnya pada level makro dan mikro, yang dialpakan dalam proses reformasi ekonomi tersebut.

Kerapuhan Kelembagaan Makro

Selain argumentasi tentang pilihan dan urutan kebijakan reformasi ekonomi yang dianggap sebagian kalangan (baca: ekonom) bermasalah, problem reformasi ekonomi yang menghasilkan capaian tidak optimal disebabkan juga oleh ketiadaan strategi reformasi kelembagaan yang solid. Pada titik ini, reformasi kelembagaan merupakan “enabling environment” yang membuat kebijakan reformasi dapat berjalan seperti yang diharapkan. Sekurangnya terdapat tiga aspek reformasi kelembagaan pada level makro (institutional environment) yang kurang disentuh pada saat pemerintah menjalankan kebijakan reformasi ekonomi. Ketiga aspek kelembagaan itu tidak lain adalah kelembagaan reformasi administrasi (administrative reform), sistem hukum (legal system reform), dan politik (political reform) [Chowdhury, 1999:389]. Negara-negara yang berhasil menjalankan kebijakan reformasi pasti menyentuh kelembagaan makro tersebut karena ketiganya sangat memengarui kinerja kegiatan ekonomi.

Aspek reformasi administrasi-birokrasi ini nyaris tidak disentuh dalam desain reformasi ekonomi. Inilah yang kemudian membuat prosedur dan biaya memulai bisnis di Indonesia menjadi tidak efisien. Data memperlihatkan lama memulai bisnis di Indonesia pada 2009 masih 60 hari (hanya lebih bagus daripada Kamboja dan Timor Leste) dan ongkos memulai bisnis mencapai 26% dari pendapatan per kapita (cuma lebih murah ketimbang Kamboja dan Filipina) [World Bank, 2009]. Reformasi terhadap sistem legal juga tidak berjalan, sehingga pencurian hak cipta, penjiplakan, dan pembajakan merupakan hal yang jamak dalam keseharian kegiatan ekonomi. Implikasinya, insentif ekonomi untuk melakukan investasi menjadi hilang. Studi yang dilakukan oleh PERC (Political and Economic Risk Counsultancy) pada 2010 menyebutkan Indonesia memiliki catatan terburuk dalam melindungi hak kekayaan intelektual di Asia (peringkat paling buncit dari 12 negara Asia yang disurvei).

Terakhir, pekerjaan rumah dianggap berakhir ketika reformasi politik telah dijalankan. Makna reformasi politik yang betul bukan hanya secara prosedur sudah mengadopsi unsur-unsur penting dari demokrasi, seperti pemilihan umum yang terjadwal, eksistensi parlemen, dan pelembagaan media untuk berekspresi. Di sini diandaikan, jika kegiatan ekonomi sudah dideregulasi dan sistem politik telah demokratis, maka patronase antara politisi dan birokrat dapat dibatasi dalam sistem ekonomi yang dipandu oleh pasar (market-driven economic system). Realitasnya, ketika sistem politik demokratis tidak ditopang dengan aturan main yang rinci, maka agenda reformasi ekonomi berpotensi ditelikung oleh political rent-seekers. Misalnya, APBN/APBD sebagian menguap ke saku para “political fund managers” yang membiayai Pemilu/Pilkada. Inilah kerapuhan kelembagaan makro yang tidak diperhatikan di Indonesia.