KEBIJAKAN EFISIENSI BELANJA NEGARA

Standard

Kebijakan Efisiensi belanja negara mencakup kebijakan penerapan sistem biaya dan pergeseran APBN dalam anggaran pembangunan yang menyangkut upaya-upaya optimalisasi pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan APBN. Upaya-upaya tersebut antara lain ;

  1. Penetapan Kebijakan Dasar
  2. Penetapan Asumsi Makro
  3. Penetapan langkah-langkah perencanaan yang memadai
  4. Penetapan ketentuan pelaksanaan

Pergeseran biaya dalam APBN melalui Keppres No.42 Tahun 2002 dan diputuskan oleh Menteri Keuangan/Kantor Wilayah Ditjen Anggaran. Pada tanggal 17 September 2002 telah diatur pembatasan jumlah dana uang yang harus dipertanggung jawabkan (UHYD) dan prosedur teknis yang berkaitan dengan hal tersebut seperti dana yang berasal dari pinjaman. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) merupakan salah satu unsur penting dalam pendapatan dan belanja negara . Dalam periode waktu yang panjang, sumber dana PHLN telah dimanfaatkan untuk menutup kekurangan pembiayaan dari dalam negeri guna kelancaran program-program dan proyek pembangunan nasional.

GBHN 1999-2004 mengenai pinjaman luar negeri yang antara lain mengamanatkan agar :

  • Pengembangan kebijakan fiskal dengan prinsip disiplin, keadilan, efisiensi dan efektivitas untuk mengurangi ketergantungan dana dari Luar Negeri.
  • Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
  • Menyehatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi, pinjaman luar negeri secara bertahap, meningkatkan penerimaan pajak yang adil dan jujur.

 

1.      Hakikat dan Upaya Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN/APBD

Hakikat efisiensi dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada dasarnya adalah optimalisasi APBN/APBD menyangkut nilai uang yang meliputi tidak hanya nilai efisien akan tetapi juga ekonomis dan efektif.

Ekonomis merupakan cara kerja  yang hemat dan bijaksana setiap tindakan/kebijakan apabila sumber dana yang tersedia dapat memperoleh manfaat dengan kualitas dan kuantitas yang maksimal.

Efisien Yaitu aspek manfaat atau hasil yang optimal harus dapat dicapai dengan biaya (cost) yang relatif lebih kecil.

Efektif Yaitu hasil yang dicapai dari suatu pengeluaran dana sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Tahapan Penganggaran APBN

Berkenaan dengan hakikat efisiensi dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD dikaitkan dengan penganggaran, maka efisiensi akan menyangkut pada empat alur tahapan sebagai berikut :

  1. Perencanaan
  2. Pelaksanaan
  3. Perhitungan
  4. Penyesuaian

Upaya Optimalisasi pada tahapan

Penetapan Langkah-langkah perencanaan yang memadai yaitu :

  • Standarisasi harga satuan
  • Penggunaan data dasar yang bersumber dari BPS, Departemen/Lembaga dan Pemerintah Daerah
  • Penetapan standarisasi perlu dilakukan secara berkala oleh menteri keuangan , pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota

Penetapan Ketentuan Pelaksanaan APBN/APBD

  • Optimalnya pelaksanaan anggaran ditentukan oleh pelaksana/pengguna anggaran yang di dalamnya diatur mengenai prinsip-prinsip, organisasi, alur penyusunan anggaran

 

2.      Kebijakan Pemberian Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)

Fungsi Menteri Keuangan dalam bidang pengeluaran yang dilaksanakan oleh KPKN yaitu:

  • Menerima tagihan yang digunakan kepada negara atas beban APBN
  • Meneliti dan menguji keabsahan tagihan

Pengujian Tagihan Negara:

  • Pengujian dari segi Wetmatigheid

Artinya apakah dana yang akan dibebani pengeluaran tersebut cukup tersedia untuk melunasi pinjaman.

  • Pengujian dari segi Rechmatigheid

Artinya apakah tagihan tersebut timbulnya sudah melalui prosedur dan tata cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pedoman Negosiasi Bantuan Luar Negeri

…Perencanaan Peminjaman…

Menkeu mengkoordinasikan perencanaan kegiatan yang diperkirakan memerlukan pinjaman luar negeri bersama-sama menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah yang bertanggung jawab atas pencapaian target perencanaan nasional.

Dalam rangka menyusun perencanaan terhadap pinjaman luar negeri sebagai berikut ;

  • Ketua lembaga pemerintah mengajukan usulan proyek yang akan dibiayai
  • Proyek yang dibiayai seluruh/sebagian dengan hibah luar negeri diajukan langsung kepeda Menkeu

Untuk proyek yang dilaksanakan pemerintah daerah/BUMN, usulan proyek diajukan oleh kepala daerah BUMN. Ikatan atau perjanjian luar negeri masing-masing program antara Pemerintah Indonesia dengan pemberi pinjaman tidak perlu disahkan oleh DPR, namun perlu disampaikan kepada DPR, dan perlu diluruskan bahwa yang berwenang menandatangani pinjaman luar negeri hanya Menkeu.

Sumber Pinjaman Hibah Luar Negeri

1. Lembaga multilateral Yaitu lembaga/badan keuangan Internasional baik Indonesia menjadi anggota maupun tidak. Indonessia menjadi salah satu anggotanya meliputi :

  • IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)
  • IDA (International Development Association)
  • IMF (International Monetary Fund)
  • ADB (Asian development Bank)
  • UNDP (United Nations Development Programme)
  • IFAD (International Fund for Agricultural Development)
  • IDB (Islamic Development Bank)

2. Negara kreditur adalah negara pemberi pinjaman baik melalui pemerintah maupun lembaga keuangan yang dibentuk negara tersebut.

3. Lembaga keuangan lainnya Adalah lembaga keuangan internasional yang dibentuk baik oleh pemerintah maupun oleh swasta.

Jenis Penjaman Hibah Luar Negeri

  1. Pinjaman Lunak Adalah pinjaman yang dapat berasal  lembaga multilateral maupun negara bilateral yang dananya berasal dari iuran anggota atau dari anggaran negara yang bersangkutan dan ditujukan untuk meningkatkan  pembangunan.
  2. Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) Adalah pinjaman yang diberikan negara pengekspor dengan jaminan tertentu dari pemerintahnya dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan  baik berupa buyer’s credit maupun supplier’s credit.
  3. Pinjaman Komersial Adalah pinjaman yang bersumber dari bank/lembaga keuangan dengan persyaratan  yang berlaku di pasar uang internasional.
  4. Pinjaman Campuran Merupakan campuran antara pinjaman lunak dengan pinjaman kredit ekspor / campuran antara pinjaman lunak dengan pinjaman komersial.

Kesimpulan

  • Hakikat efisiensi dalam pelaksanaan APBN, pada dasarnya optimalisasi menyangkut nilai uang yang efisien, ekonomis dan efektif.
  • Jika dikaitkan dengan penganggaran maka efisiensi menyangkut empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, perhitungan dan penyesuaian.
  • Dalam rangka mencapai efisiensi dalam belanja negara upaya yang dilakukan yaitu penetapan kebijakan dasar, asumsi makro, langkah perencanaan yang memadai, dan ketentuan pelaksanaan.
  • Kebijakan pemerintah dalam bidang pengeluaran APBN kemudian diimplementasikan oleh Menkeu dalam Keputusan menteri dan ditindaklanjuti SEDJA yang kemudian jadi acuan KPKN dalam meneliti dan melakukan pembayaran terhadap tagihan kepada negara  yang diajukan oleh departemen dapat disimpulkan mengarah agar pada kasbendaharawan hanya tersimpan dana yang secara rill.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s