Kebijakan Fiskal

Standard

kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara di Indonesia terdiri dari pajak, penerimaan di luar pajak, dan penerimaan lainnya yang bersifat hibah. pengeluaran pemerintah pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Perkembangan Kebijakan Fiskal

Perkembangan kebijakan fiskal Indonesia telah mengalami beberapa dinamika. Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Pada masa krisis peran pemerintah dapat dikatakan sebagai motor penggerak perekonomian, mengingat sektor swasta belum dapat diandalkan untuk menggerakkan perekonomian secara optimal.

Sejak Repelita I hingga Repelita IV, APBN Indonesia selalu didasarkan pada prinsip anggaran berimbang dinamis. Anggaran berimbang dimaksudkan untuk untuk menyesuaikan besarnya anggaran pada tahun tertentu harus disesuaikan dengan pendapatan pada tahun tersebut. anggaran yang dinamis dimaksudkan jika penerimaan negara lebih rendah dari yang direncanakan, pemerintah mempunyai fleksibilitas untuk menyesuaikan pengeluaran sehingga dapat terjaga keseimbangannya.

Potret APBN 2000-2003

Tahun 2000 merupakan era baru bagi perkembangan fiskal Indonesia

  1. jangka waktu berlakunya APBN. Pada tahun sebelumnya, jangka waktu APBN adalah 1 April hingga 31 Maret pada tahun berikutnya. mulai tahun 2000, è  1 April 2000 sampai dengan 31 Desember 2000. è  1 Januari dan berakhir pada 31 Desember pada tahun yang sama
  2. cara penyajian APBN yang mengikuti standar internasional, yaitu dengan menggunakan konsep Government Finance Statistics (GFS)
  3. APBN disusun berdasarkan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 serta diliputi semangat otonomi daerah.

Otonomi daerah membawa pengaruh yang besar pada arah kebijakan fiskal Indonesia. Pada tahun sebelumnya belanja negara terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan (yang terdiri dari pembiayaan rupiah dan pembiayaan proyek). Setelah adanya otonomi daerah, belanja pemerintah terdiri dari belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah

}  Belanja pemerintah daerah terdiri dari :

  1. Pengeluaran rutin, dan
  2. Pengeluaran pembangunan, yang terdiri dari :
  3. Pembiayaan pembangunan
  4. Pembiayaan proyek

}  Belanja untuk daerah terdiri dari :

  1. Dana perimbangan, dan
  2. Dana otonomi khusus dan penyeimbang

 

Pada tahun 2003, di Indonesia berlaku Undang-undang Nomor 17 mengenai Keuangan Negara. Undang-undang ini menjadi dasar penyusunan APBN tahun 2005 dan tahun-tahun selanjutnya. Undang-undang ini menetapkan beberapa ketentuan dalam penyusunan APBN. Beberapa ketentuan tersebut antara lain

}   Meniadakan pengelompokan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

}   Penyesuaian penyusunan APBN pada masa peralihan kekuasaan pada tahun 2004 yang telah lalu. Ada beberapa kekhususan APBN tahun 2005. Kekhususan tersebut bertujuan untuk dapat tetap menjamin kesinambungan fiskal dan memberikan ruang bagi pemerintah dan DPR hasil Pemilu 2004 untuk melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan prioritas kebijakan fiskal.

Istilah-istilah dalam kebijakan fiskal

}  Ilusi Fiskal : Kesalahan persepsi masyarakat baik mengenai aspek pembiayaan maupun pengalokasian anggaran. Ironisnya, keputusan mengenai aspek pembiayaan dan pengalokasian anggaran tersebut dihasilkan justru dari kesalahan persepsi semacam ini.

}  Pendapatan Asli Daerah : Penerimaan pemerintah daerah yang diperoleh dari berbagai sumber yang berasal dari daerah sendiri. Sumber-sumber penerimaan dan kewenangan dalam pemungutannya ditetapkan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan pos-pos PAD yang sah.

}  Belanja Modal :Istilah Belanja Modal ini ini dikenal dengan Pengeluaran Pembangunan pada masa sebelum desentralisasi fiskal. Belanja ini secara umum dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada publik. Belanja Modal ini mencakup belanja untuk proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana di daerah.

}  Belanja Operasional : Istilah Belanja Operasional ini dikenal dengan Pengeluaran Rutin pada masa sebelum desentralisasi fiskal. Belanja ini secara umum dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. belanja Operasional ini mencakup belanja gaji, pengadaan barang, pemeliharaan barang, perjalanan dinas, bantuan, dan belanja tak tersangka.

}  Dana Dekonsentrasi : Dana Dekonsentrasi merupakan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dana ini disalurkan melalui departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bersangkutan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaannya dilakukan oleh Gubernur kepada Departemen atau LPND yang bersangkutan dan dilaporkan secara terpisah dari anggaran desentralisasi (APBD). Penyelenggaraan dekonsentrasi dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan APBN.

Sumber difisit

}  Bisa dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

}  Problems Measuring the Deficit

  1. Inflation
  2. Capital assets è perubahan utang dikurangi perubahan aset è masalah capital budgeting
  3. Uncounted liabilities è pensium, social insurance
  4. The business cycle è ketidakpastian perekonomian

Hutang Pemerintah

Anggaran berimbang vs kebijakan fiskal yang optimal

Tidak seluruh ekonom sepakat. Banyak ekonom menyatakan bahwa kebijakan anggaran defisit dapat digunakan untuk

}  Menstabilkan output dan employment

}  Mengatasi masalah pajak ketika terjadi fluktuasi pendapatan

}  Meredistribusi pendapatan antar generasi

Efek fiskal atas kebijakan moneter

Defisit anggaran dapat dibiayai dengan pecetakan uang. Utang pemerintah yang tinggi akan memberikan insentif bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan inflasi. Untungnya Pemerintah cukup paham bahwa menciptakan inflasi tidak menguntungkan. Sebagian besar bank sentral memiliki independensi

Utang dan politik

Banyak orang tidak percaya terhadap pembuat kebijakan dalam kasus anggaran defisit dengan alasan

}  Pembuat kebijakan tidak takut akan biaya yang sesungguhnya mereka keluarkan, sepanjang beban itu ditanggung oleh pembayar pajak yang akan datang

}  Pembayar pajak yang akan datang tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga kepentingannya tidak diperhitungkan.

Dimensi internasional

Defisit anggaran pemerintah dapat menyebabkan perdagangan defisit, yang harus dibiaya dengan meminjam dari LN. Utang pemerintah akan menaikkan capital flight karena investor asing melihatnya sebagai faktor resiko. Utang yang besar akan menurunkan kemampuan politis negara di dunia

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s