Ketahanan Fiskal

Standard

Kebijakan Subsidi 2014

Peningkatan efisiensi subsidi energi serta meningkatkan ketepatan target sasaran dalam rangka peningkatan kualitas belanja, Penyaluran subsidi non-energi secara lebih efisien, Penajaman penetapan sasaran dan penyaluran dengan memanfaatkan data kependudukan yang lebih valid, Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

Kebijakan Transfer Daerah tahun 2014

  • Memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal, dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
  • Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, kita memberikan alokasi DAK Tambahan, guna mendanai kegiatan DAK di bidang infrastruktur dasar, yaitu jalan, irigasi, air minum dan sanitasi
  • Dana Otonomi Khusus untuk : (1) Provinsi Papua dan Papua Barat, (2) Provinsi Aceh, (3) Otsus infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat, dan (4) Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
  • Dana Penyesuaian a.l untuk mendukung : (1) Tunjangan Profesi Guru PNSD ; (2) BOS SD dan SMP; (3) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD; dan (4) Dana Insentif Daerah17

Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Utang:

§Mencapai rasio utang terhadap PDB sekitar 23%-24% pada akhir tahun 2014;
§Menjadikan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap.
§Mengupayakan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, antara lain melalui penerbitan Sukuk yang berbasis proyek;
§Memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif (terutama untuk infrastruktur dan energi);
§Mempertahankan kebijakan negative net flow serta membatasi komitmen baru pinjaman luar negeri; dan
§Mengoptimalkan peran serta masyarakat (financial inclusion) melalui penerbitan utang dari sumber dalam negeri, antara lain dengan penerbitan SBN seri ritel (ORI dan SUKRI).

Pembiayaan Non Utang

§Pemanfaatan SAL sebagai sumber pembiayaan anggaran dan sebagai fiscal buffer untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis;
§Pengalokasian dana investasi Pemerintah dalam bentuk PMN kepada BUMN/Lembaga untuk percepatan pembangunan infrastruktur, penjaminan KUR dan peningkatan kapasitas usaha BUMN/Lembaga;
§Pengalokasian dana bergulir untuk penyediaan fasilitas pembiayaan dalam rangka perolehan/pemilikan rumah sejahtera bagi MBR dan pemberdayaan KUMKM;
§Pengalokasian dan pengelolaan dana kewajiban penjaminan Pemerintah yang difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s